Semakin berkembangnya bisnis di dunia maka semakin berkembang pula standar akuntansi keuangan, tidak terlepas pula dengan Indonesia. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia dari sektor private atau swasta terbagi menjadi 4, yakni PSAK-IFRS, SAK Syariah, SAK-ETAP dan SAK-EMKM.

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah format dan prosedur pembuatan laporan keuangan yang menjadi aturan baku penyajian informasi keuangan suatu kegiatan usaha atau perusahaan. Semua SAK yang telah disusun merupakan produk dari Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) dan Dewan Standar Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS IAI), serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya.

Selain itu, untuk Pemerintah Indonesia sendiri dalam mengelola keuangannya memiliki standar akuntansi yang di sebut dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Nama lain dari akuntansi pemerintah adalah Akuntansi Sektor Publik, dimana tidak menutup kemungkinan Pemerintah Indonesia menggunakan SAK PSAK-IFRS jika dalam SAP belum mencakup dari kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah.

Berikut kami bahas secara detail tentang Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia:

1. PSAK-IFRS (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan – International Financial Reporting Standard)

Merupakan SAK yang mengadopsi IFRS dan berlaku di Indonesia sejak tahun 2014. Isi dari PSAK-IFRS adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Intepretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) dimana perumus dari konvergensi adalah Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang di mulai sejak tahun 2012.

Patokan dari SAK ini adalah penyusunan, pencatatan, penyajian dan perlakuan laporan keuangan agar informasi keuangan yang di hasilkan revelan bagi pengguna laporan keuangan.

Sasaran utama dari penggunakan SAK ini adalah perusahaan (entitas atau emiten) yang memiliki akuntabilitas publik baik yang sudah terdaftar di pasar modal atau sedang menuju pasar modal.

Selain itu, SAK ini juga di gunakan oleh entitas swasta yang tidak berada di pasar modal namun aktivitas usahanya mengelola dana masyarakat seperti perbankan, asuransi, rumah sakit dan industri lainnya.

Konsep dari penilaian sebuah transaksi atas bisnis berdasarkan nilai wajar atau fair value. Dimana setiap tahun seluruh aset yang di miliki oleh perusahaan di nilai ulang berdasarkan nilai wajar saat ini.

• Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP)

Berbeda dengan PSAK-IFRS, tentunya SAK-ETAP jauh lebih sederhana baik dari sisi pelaporan maupun penyajian. Dimana seluruh aset dari perusahaan tidak perlu di nilai kembali sebab konsep dasar dari SAK-ETAP adalah nilai historis atau nilai masa lalu.

SAK-ETAP di gunakan oleh entitas atau perusahaan yang tidak melantai di pasar modal atau bursa efek, tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan sehingga perusahaan menerbitkan laporan keuangan untuk kepentingan umum.

Tidak ada penilaian terhadap aset tetap, aset tidak berwujud dan laporan laba rugi yang komprehensif. Nilai historis yang di adopsi oleh SAK-ETAP memberikan penegasan bahwa tidak ada pilihan untuk melakukan revaluasi (wajar) setiap tahun. Untuk liabilitas dan aset pajak tangguhan tidak di akui karena beban pajak di akui sebesar nilai pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Tentunya, SAK-ETAP ini sangat membantu perusahaan kecil dan menengah dalam menyusun laporan keuangan sendiri. Kesederhanaan SAK-ETAP di sebabkan siklus akuntansinya menggunakan nilai historis.

• Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah)

Seperti yang kami sampaikan di atas, berkembangnya SAK menandakan bisnis semakin berkembang. Lahirnya SAK Syariah sebagai bukti berkembangnya bisnis dari aspek Syariah yang berkiblat pada ajaran agama Islam.

SAK Syariah di gunakan oleh entitas atau perusahaan yang melakukan transaksi Syariah baik lembaga Syariah ataupun lembaga non Syariah. Dimana SAK ini mengacu pada setiap fatwa yang di keluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

PSAK Syariah mengatur mulai dari kerangka konseptual penyusunan dan pengungkapan laporan, penyajian laporan keuangan secara syariah, serta standar khusus transaksi syariah seperti muharabahah, musyarakah, mudharabah, salam dan istishna.

• Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM)

Jika kami katakan bahwa SAK-ETAP lebih sederhana dari PSAK-IFRS, maka SAK EMKM merupakan SAK paling sederhana dari semua SAK yang ada. Sebab, SAK ini di dedikasikan pada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sesuai definisi pada Undang-undang Nomor 20 tahun 2008.

Entitas mikro, kecil, dan menengah adalah entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan, sebagaimana didefinisikan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, setidak- tidaknya selama dua tahun berturut-turut.

• Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) di bentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010, dimana PP ini merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005. Tujuan di terbitkannya SAP untuk menjadi transparansi, partisipasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Output dari SAP adalah Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Itulah ragam dari Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, di susun sesuai kebutuhan perusahaan atau entitas masing-masing. Namun yang menjadi catatan adalah saat manajemen perusahaan memutuskan salah satu SAK dan pindah ke SAK lainnya, maka ia tidak dapat menggunakan kembali SAK sebelumnya.

Contoh, jika sebuah perusahaan sebelumnya menggunakan SAK-ETAP dan memilih pindah ke PSAK-IFRS. Maka ia tidak dapat kembali lagi menggunakan SAK-ETAP karena ini sudah menjadi kesepakatan dari penyusun SAK.

Sebab, tujuan utama dari Standar Akuntansi Keuangan adalah meningkatkan kualitas informasi atas laporan keuangan perusahaan Anda.